Selamat Malam rekan-rekan sekalian untuk teman-teman yang ingin menjadi mahasiswa/i tapi kendala waktu mungkin karena kerja shift ? kami punya solusi yang tepat untuk temen-temen sekalian. kuliah di LP3I Cileungsi, adalah salah satu tempat kuliah yang mengadakan kuliah pagi dan malam dengan kurikulum yang sama setiap harinya. bukan hanya itu, jika temen-temen daftar di LP3I, dosen yang mengajar di lp3i adalah dosen yang PRAKTISI, jadi ketika kuliah, dosen-dosen akan sharing kepada temen-temen tentang dunia kerja sesungguhnya. untuk info lebih lanjut, temen-temen bisa hub WA saya 087873434070

VIVA.co.id – Sebutan Nikola Tesla sebagai bapak teknologi dunia memang tidak diragukan lagi. Selain pernah meramalkan adanya perangkat komunikasi wireless (smartphone), Tesla juga ternyata pernah mendapatkan hak paten atas ide kendaraan tanpa awak.

Hal ini dipaparkan oleh pendiri dronejournalisme.org, Matthew Schroyer dalam cuitannya. Di akun Twitter pribadinya, Schroyer memposting tulisan yang terdapat dalam paten drone milik Tesla.

"Tesla memprediksi adanya perang drone di dalam pernyataan paten yang ia dapatkan. Dia mengklaim bahwa mesin ini memiliki kekuatan yang destruktif dan akan menjadi kuat sehingga mampu membawa perdamaian di dunia," tulis Schroyer, seperti dikutip dari Big Think.

Diketahui, Tesla telah mendapatkan hak paten atas kendaraan tanpa awak itu pada 8 November 1898. Paten itu berjudul 'Metode dan alat untuk mekanisme pengendalian kapal atau kendaraan bergerak'.

Tesla menggambarkan dalam patennya, drone adalah sebuah kapal yang tidak membutuhkan kabel atau bentuk lain dari sambungan listrik atau koneksi mekanik. Kemungkinan memanfaatkan gelombang radio.

Sayangnya, menurut Big Think, jika melihat fenomena drone sekarang, yang kerap dijadikan alat mata-mata atau kendaraan alternatif pembawa senjata, prediksi Tesla soal drone pembawa perdamaian jauh dari kenyataan.

Sebelumnya, Nikola Tesla juga pernah memprediksi akan munculnya teknologi smartphone. Dia juga pernah memprediksi jika akan ada masa ketika kaum wanita akan lebih sukses dari pria.

(mus)

sumber : http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/812882-teknologi-drone-ternyata-telah-dipatenkan-sejak-1898

TEMPO.CO, Roma - Sedikitnya, 21 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter yang mengguncang Italia pada Rabu, 24 Agustus 2016, sekitar pukul 03.36 waktu setempat.

Meskipun belum ada laporan jumlah korban resmi dari pemerintah, media-media lokal menyebutkan bahwa puluhan korban jiwa telah berjatuhan dan masih akan bertambah mengingat upaya penyelamatan yang masih berlangsung.

Kematian dilaporkan di tiga kota di daerah pegunungan yang terbentang di wilayah Lazio dan Marche: Amatrice, Accumoli, dan Arquata del Tronto. Jumlah korban paling banyak terdapat di Accumoli.

Wali Kota Amatrice, Sergio Pirozzi, mengatakan kepada penyiar televisi nasional Italia, RAI News bahwa terdapat puluhan orang yang meninggal dunia.

"Banyak yang meninggal dunia, sekitar puluhan. Saya tidak bisa memberikan jumlah pasti untuk saat ini karena upaya penyelamatan sedang berlangsung dan itu sangat, sangat sulit, "kata Pirozzi, seperti dilansir Guardian pada Rabu, 24 Agustus 2016.

Pirozzi menambahkan bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan tempat untuk mengumpulkan puluhan korban tewas yang terlihat di bawah reruntuhan bangunan yang hancur akibat gempa.

RAI News juga mengkonfirmasi bahwa dua orang telah dikonfirmasi tewas di Arquata, lima di Amatrice, 10 di Accumoli, dan enam di Pescara del Tronto. Sedangkan jumlah orang hilang di tiga lokasi tersebut masih terus dicari.

Selain korban jiwa, gempa tersebut juga telah menghancurkan sebagian besar bangunan, terutama di wilayah yang terletak dekat dengan pusat gempa.

Ini bukan pertama kalinya Italia dilanda gempa berkekuatan besar. Pada 2009, lebih dari 300 orang tewas setelah gempa 6,3 skala Richter melanda ibu kota wilayah pegunungan Abruzzo. Gempa bumi menghancurkan pusat bersejarah L'Aquila, melukai lebih dari 1.000 orang, dan menyebabkan puluhan ribu kehilangan tempat tinggal.

Bencana ini juga memicu pertempuran hukum yang berlangsung alot setelah beberapa ahli bencana alam terkemuka Italia digugat karena memberikan jaminan palsu tentang risiko gempa bumi di wilayah tersebut.

Tiga tahun setelah gempa, tujuh ilmuwan dari Komisi Nasional untuk Prakiraan dan Pencegahan Risiko Bencana, dinyatakan bersalah karena tidak memberikan peringatan bahaya kepada masyarakat setempat dan menyakinkan bahwa gempa tidak akan menyebabkan kerusakan yang parah seminggu sebelum bencana. 

sumber : https://dunia.tempo.co/read/news/2016/08/24/117798532/gempa-italia-puluhan-korban-tewas-ditemukan

Perdana Menteri Jepang mengatakan aksi menjatuhkan misil di dalam Wilayah Identifikasi Pertahanan Udara Jepang tersebut sebagai sebuah "tindakan ceroboh".

Amerika Serikat dan Korea Selatan menyebutkan Korea Utara menembakkan peluru kendali balistik dari kapal selam di lepas pantai timurnya.

Peluru kendali KN-11 yang diluncurkan dari perairan dekat Sinpo dan terbang sekitar 500 km sebelum jatuh ke Laut Jepang, kata seorang pejabat AS.

• Korea Utara 'meluncurkan rudal balistik' dari kapal selam
• Korut luncurkan rudal yang mendarat di perairan Jepang

Peluncuran rudal balistik itu dilakukan bersamaan dengan latihan militer bersama Korea Selatan dan Amerika yang digelar setiap tahun.

Latihan yang disebut Ulchi Freedom ini biasanya membuat Pyongyang marah.

Ulchi Freedom melibatkan sekitar 80.000 pasukan AS dan Korsel dalam latihan pertahanan Korea Selatan untuk melawan invasi Korea Utara. Latihan itu sebagian besar dalam bentuk simulasi komputer.

Korut yang memandang kegiatan militer dua negara ini sebagai latihan invasi, dan dapat mendorong terjadinya perang di Semenanjung Korea.

Baru-baru ini Korut juga mengancam akan melakukan "serangan nuklir sebagai langkah pencegahan" untuk membalas Seoul.

Korea Utara dilarang PBB untuk menggunakan teknologi balistik dan nuklir. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir negara itu berulang kali melakukan peluncuran peluru kendali dan diyakini akan segera melakukan tes kelima alat nuklir.

sumber : http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/08/160824_dunia_korea_balistik

Jakarta- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, pendidikan bukan hanya mengejar gelar akademik. Namun, pendidikan harus mengajarkan mahasiswa menjadi tenaga terampil yang siap bekerja, baik dalam maupun luar negeri.
Dia menyebut, gelar tidak dapat digunakan untuk berkerja, jika tidak memiliki kemampuan daya saing yang baik. Pasalnya, masih banyak serjana menganggur karena tidak memiliki kompetensi.
"Saya mendorong agar lulusan harus berorentasi dengan pasar kerja dalam maupun luar negeri. Lulusan harus memiliki kompetensi. Karena meski negara mencoba menerjemahkan kebutuhan industri dan pendidikan terkadang tidak ada keselarasan. Maka sangat diperlukan keterampilan dari lulusan. Oleh karena itu, harus terus-menerus melakukan evaluasi supaya mencapai revolusi sehingga tidak menghasilkan penggangguran berijazah serjana," kata Hanif setelah Membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LP3I 2016 yang bertemakan, Revitalisasi Kualitas LP3I Menuju Pendidikan Vokasi di Masyarakat Ekonomi ASEAN, di Gedung Serba Guna Gelora Bung Karno, Jakarta,Senin, ( 8/8).
Dijelaskan dia, saat ini jumlah penggangguran Indonesia meski secara nominal kecil tetapi secara presentasi meningkat, meksipun telah ada pendidikan vokasi. Oleh karena itu, pendidikan vokasi jangan dipaksa, harus sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga tidak menimbulkan banyak pengganguran.
Almunus Universitas Nasional (Unas) jurusan Ilmu Politik ini menuturkan, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan daya saing anak bangsa. Pertama, karkater. Sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus memiliki etos kerja yang produktvits. Kedua, kompetensi. SDM Indonesia harus memiliki kemampuan bekerja sesuai dengan perkembangan, misalnya, memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik. Ketiga, inovasi. Dalam hal ini produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah. "Tiga hal ini harus kita bekali sehingga SDM kita semakin kompetitif," ujar Hanif.
Hanif menyebutkan secara umum SDM Indonesia masih membutuhkan percepatan dari sisi peningkatan kompetensinya. Pasalnya, 62 persen atau setara dengan 128 juta tenaga kerja Indonesia pada umumnya masih lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Dengan kenyataan demikian, Hanif menilai, program pemerintah membangunkan SMK juga akan sisa- sia. Pasalnya, jumlah tersebut merupakan tenaga kerja bukan usia sekolah yang tidak pantas berada di bangku SMK. "Untuk itu, kita harus dikuatkan mutu dan akses, jika tidak demikian Indonesia pada saat memasuki era bonus demografi tidak dalam keadaan yang siap," ujarnya.
Menurut dia, bonus demografi yang akan dialami pada 2020 hingga 2030 tidak menjadi kesempatan dan berkah tetapi malapateka. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu mencontohkan Korea Selatan, sehingga dalam memperkuat pendidikan vokasi harus sejalan dengan pelatihan vokasi.
Hanif juga menegaskan, perguruan tinggi juga jangan memperbanyak jurusan, harus fokus pada sektor tertentu "Saya sarankan agar LP3I jangan merambat k emana-mana tapi fokus. Lebih baik dikit jumlah prodi tetapi produksinya massal daripada banyak tapi sedikit. Karena jumlah SDM akan mempercepat peningkatan kompetensi," tuturnya.
Ia menilai, LP3I merupakan, salah satu institusi pendidikan vokasi yang selama ini telah berkontribusi dalam upaya untuk peningkatkan tenaga kerja Indonesia. Untuk itu, Kemnaker mendukung LP3I untuk meningkatkan percepatan kualitas SDM Indonesia menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).
"Keadaan ini mendorong pemerintah untuk mengenjot pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dalam rangka kebutuhan akses kepada mereka- mereka yang lulusan SD dan SMP untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi agar bisa bekerja di industri atau masuk di industri dalam menghadapi persaingan bebas ini," kata Hanif.
Dia menjelaskan, terkait kesiapan tenaga kerja Indonesia saat ini, siap atau tidak siap harus siap. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja untuk memastikan SDM Indonesia siap dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja saat ini.
Sementara itu, Presiden Director LP3I, Adriza mengatakan, pelaksanaan rakernas LP3I untuk memperkuat dan meningkatkan standar pendidikan LP3I setiap tahunnya. Saat ini dalam era MEA yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil dan penuh kompetensi tentunya LP3I siap dalam bersiang menghadapi MEA.
Dia menuturkan, LP3I siap mencetak SDM yang memiliki keterampilan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Pada rakernas ini kami menekankan pada revitalisasi pendidikan LP3I menjadi pendidikan yang berkualitas dan vokasi yang memiliki kompetensi," ujar dia.
Dia menuturkan, kelemahan Indonesia adalah menciptakan SDM yang yang lemah akan kompetensi. Untuk mengatasi masalah ini maka dibutuhkan suatu terobosan guna meningkatkan mutu, yakni dengan menjalin kerja sama. Salah satunya dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang setahun lalu telah diresmikan Presiden dan juga menjalin kerja sama dengan badan sertifikasi internasional tentang kompetensi tenaga kerja Indonesia.
"Ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menyalurkan SDM kami sehingga siap pakai baik di Indonesia maupun di luar negeri," ujar dia.
Selanjutnya, dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berdaya saing, LP3I menerapkan sistem magang selama satu tahun pada industri. Selain itu, kurikulum LP3I disesuaikan dengan kebutuhan pasar, sehingga 90 persen lulusan LP3I langsung terserap industri.
Dia mengatakan, sebelumnya LP3I memiliki banyak program studi (Prodi), namun, setelah melihat kebutuhan dunia pasar, maka hanya fokus pada empat prodi meliputi, admisnitrasi bisnis, menajemn infomatika, akuntansi, dan hubungan masyarakat.

Maria Fatima Bona/PCN

BeritaSatu.com

Source:  http://www.beritasatu.com/pendidikan/378642-menaker-pendidikan-tak-hanya-kejar-gelar-akademik.html

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri punya 3 jurus dan strategi dalam menghadapi pemberlakuan era MEA 2015

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri mengatakan tenaga kerja di Indonesia tidak perlu khawatir dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Karena tenaga kerja asing yang masuk harus mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan yang ditawarkan.

Menurutnya, ada asumsi yang salah soal MEA, terutama terkait isu bakal maraknya tenaga kerja asing yang masuk Indonesia setelah berlakunya MEA. Sehingga pemerintah harus mengendalikan tenaga asing.

"Banyak yang berpikir MEA itu seolah-olah pekerja dari luar dengan dalam negeri saling berhadapan. Padahal bukan itu," kata Hanif usai menghadiri Musyawarah Besar Serikat Pekerja Panasonic Gobel di Bogor, Sabtu (27/2/2016).

Dalam menghadapi MEA, lanjut Hanif, bagaimana mendorong agar sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dengan pekerja asing.

"Prinsip yang harus dipegang adalah kerjasama dan kompetisi daya saing," kata dia.

Namun untuk menciptakan tenaga kerja yang handal, memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan, harus ada sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"70 persen pekerja Indonesia lulusan SMA. Untuk bisa bersaing dengan tenaga asing harus ada peningkatan kemampuan intekektual dan keterampilan melalui pelatihan profesi," ujarnya.

Hanif menjelaskan, saat MEA yang dikhawatirkan justeru nantinya banyak tenaga profesional dari dalam negeri memilih bekerja menjadi tenaga asing.
"Jika tingkat kesejahteraannya lebih tinggi, bisa saja mereka pilih bekerja di luar," pungkasnya. (Achmad Sudarno/Ndw)

Sumber : http://www.liputan6.com/tag/mea-2015