Jakarta- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, pendidikan
bukan hanya mengejar gelar akademik. Namun, pendidikan harus mengajarkan
mahasiswa menjadi tenaga terampil yang siap bekerja, baik dalam maupun
luar negeri.
Dia menyebut, gelar tidak dapat digunakan untuk berkerja, jika tidak memiliki kemampuan daya saing yang baik. Pasalnya, masih banyak serjana menganggur karena tidak memiliki kompetensi.
"Saya mendorong agar lulusan harus berorentasi dengan pasar kerja dalam maupun luar negeri. Lulusan harus memiliki kompetensi. Karena meski negara mencoba menerjemahkan kebutuhan industri dan pendidikan terkadang tidak ada keselarasan. Maka sangat diperlukan keterampilan dari lulusan. Oleh karena itu, harus terus-menerus melakukan evaluasi supaya mencapai revolusi sehingga tidak menghasilkan penggangguran berijazah serjana," kata Hanif setelah Membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LP3I 2016 yang bertemakan, Revitalisasi Kualitas LP3I Menuju Pendidikan Vokasi di Masyarakat Ekonomi ASEAN, di Gedung Serba Guna Gelora Bung Karno, Jakarta,Senin, ( 8/8).
Dijelaskan dia, saat ini jumlah penggangguran Indonesia meski secara nominal kecil tetapi secara presentasi meningkat, meksipun telah ada pendidikan vokasi. Oleh karena itu, pendidikan vokasi jangan dipaksa, harus sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga tidak menimbulkan banyak pengganguran.
Almunus Universitas Nasional (Unas) jurusan Ilmu Politik ini menuturkan, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan daya saing anak bangsa. Pertama, karkater. Sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus memiliki etos kerja yang produktvits. Kedua, kompetensi. SDM Indonesia harus memiliki kemampuan bekerja sesuai dengan perkembangan, misalnya, memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik. Ketiga, inovasi. Dalam hal ini produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah. "Tiga hal ini harus kita bekali sehingga SDM kita semakin kompetitif," ujar Hanif.
Hanif menyebutkan secara umum SDM Indonesia masih membutuhkan percepatan dari sisi peningkatan kompetensinya. Pasalnya, 62 persen atau setara dengan 128 juta tenaga kerja Indonesia pada umumnya masih lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Dengan kenyataan demikian, Hanif menilai, program pemerintah membangunkan SMK juga akan sisa- sia. Pasalnya, jumlah tersebut merupakan tenaga kerja bukan usia sekolah yang tidak pantas berada di bangku SMK. "Untuk itu, kita harus dikuatkan mutu dan akses, jika tidak demikian Indonesia pada saat memasuki era bonus demografi tidak dalam keadaan yang siap," ujarnya.
Menurut dia, bonus demografi yang akan dialami pada 2020 hingga 2030 tidak menjadi kesempatan dan berkah tetapi malapateka. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu mencontohkan Korea Selatan, sehingga dalam memperkuat pendidikan vokasi harus sejalan dengan pelatihan vokasi.
Hanif juga menegaskan, perguruan tinggi juga jangan memperbanyak jurusan, harus fokus pada sektor tertentu "Saya sarankan agar LP3I jangan merambat k emana-mana tapi fokus. Lebih baik dikit jumlah prodi tetapi produksinya massal daripada banyak tapi sedikit. Karena jumlah SDM akan mempercepat peningkatan kompetensi," tuturnya.
Ia menilai, LP3I merupakan, salah satu institusi pendidikan vokasi yang selama ini telah berkontribusi dalam upaya untuk peningkatkan tenaga kerja Indonesia. Untuk itu, Kemnaker mendukung LP3I untuk meningkatkan percepatan kualitas SDM Indonesia menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).
"Keadaan ini mendorong pemerintah untuk mengenjot pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dalam rangka kebutuhan akses kepada mereka- mereka yang lulusan SD dan SMP untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi agar bisa bekerja di industri atau masuk di industri dalam menghadapi persaingan bebas ini," kata Hanif.
Dia menjelaskan, terkait kesiapan tenaga kerja Indonesia saat ini, siap atau tidak siap harus siap. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja untuk memastikan SDM Indonesia siap dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja saat ini.
Sementara itu, Presiden Director LP3I, Adriza mengatakan, pelaksanaan rakernas LP3I untuk memperkuat dan meningkatkan standar pendidikan LP3I setiap tahunnya. Saat ini dalam era MEA yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil dan penuh kompetensi tentunya LP3I siap dalam bersiang menghadapi MEA.
Dia menuturkan, LP3I siap mencetak SDM yang memiliki keterampilan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Pada rakernas ini kami menekankan pada revitalisasi pendidikan LP3I menjadi pendidikan yang berkualitas dan vokasi yang memiliki kompetensi," ujar dia.
Dia menuturkan, kelemahan Indonesia adalah menciptakan SDM yang yang lemah akan kompetensi. Untuk mengatasi masalah ini maka dibutuhkan suatu terobosan guna meningkatkan mutu, yakni dengan menjalin kerja sama. Salah satunya dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang setahun lalu telah diresmikan Presiden dan juga menjalin kerja sama dengan badan sertifikasi internasional tentang kompetensi tenaga kerja Indonesia.
"Ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menyalurkan SDM kami sehingga siap pakai baik di Indonesia maupun di luar negeri," ujar dia.
Selanjutnya, dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berdaya saing, LP3I menerapkan sistem magang selama satu tahun pada industri. Selain itu, kurikulum LP3I disesuaikan dengan kebutuhan pasar, sehingga 90 persen lulusan LP3I langsung terserap industri.
Dia mengatakan, sebelumnya LP3I memiliki banyak program studi (Prodi), namun, setelah melihat kebutuhan dunia pasar, maka hanya fokus pada empat prodi meliputi, admisnitrasi bisnis, menajemn infomatika, akuntansi, dan hubungan masyarakat.
Dia menyebut, gelar tidak dapat digunakan untuk berkerja, jika tidak memiliki kemampuan daya saing yang baik. Pasalnya, masih banyak serjana menganggur karena tidak memiliki kompetensi.
"Saya mendorong agar lulusan harus berorentasi dengan pasar kerja dalam maupun luar negeri. Lulusan harus memiliki kompetensi. Karena meski negara mencoba menerjemahkan kebutuhan industri dan pendidikan terkadang tidak ada keselarasan. Maka sangat diperlukan keterampilan dari lulusan. Oleh karena itu, harus terus-menerus melakukan evaluasi supaya mencapai revolusi sehingga tidak menghasilkan penggangguran berijazah serjana," kata Hanif setelah Membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LP3I 2016 yang bertemakan, Revitalisasi Kualitas LP3I Menuju Pendidikan Vokasi di Masyarakat Ekonomi ASEAN, di Gedung Serba Guna Gelora Bung Karno, Jakarta,Senin, ( 8/8).
Dijelaskan dia, saat ini jumlah penggangguran Indonesia meski secara nominal kecil tetapi secara presentasi meningkat, meksipun telah ada pendidikan vokasi. Oleh karena itu, pendidikan vokasi jangan dipaksa, harus sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga tidak menimbulkan banyak pengganguran.
Almunus Universitas Nasional (Unas) jurusan Ilmu Politik ini menuturkan, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan daya saing anak bangsa. Pertama, karkater. Sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus memiliki etos kerja yang produktvits. Kedua, kompetensi. SDM Indonesia harus memiliki kemampuan bekerja sesuai dengan perkembangan, misalnya, memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik. Ketiga, inovasi. Dalam hal ini produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah. "Tiga hal ini harus kita bekali sehingga SDM kita semakin kompetitif," ujar Hanif.
Hanif menyebutkan secara umum SDM Indonesia masih membutuhkan percepatan dari sisi peningkatan kompetensinya. Pasalnya, 62 persen atau setara dengan 128 juta tenaga kerja Indonesia pada umumnya masih lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Dengan kenyataan demikian, Hanif menilai, program pemerintah membangunkan SMK juga akan sisa- sia. Pasalnya, jumlah tersebut merupakan tenaga kerja bukan usia sekolah yang tidak pantas berada di bangku SMK. "Untuk itu, kita harus dikuatkan mutu dan akses, jika tidak demikian Indonesia pada saat memasuki era bonus demografi tidak dalam keadaan yang siap," ujarnya.
Menurut dia, bonus demografi yang akan dialami pada 2020 hingga 2030 tidak menjadi kesempatan dan berkah tetapi malapateka. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu mencontohkan Korea Selatan, sehingga dalam memperkuat pendidikan vokasi harus sejalan dengan pelatihan vokasi.
Hanif juga menegaskan, perguruan tinggi juga jangan memperbanyak jurusan, harus fokus pada sektor tertentu "Saya sarankan agar LP3I jangan merambat k emana-mana tapi fokus. Lebih baik dikit jumlah prodi tetapi produksinya massal daripada banyak tapi sedikit. Karena jumlah SDM akan mempercepat peningkatan kompetensi," tuturnya.
Ia menilai, LP3I merupakan, salah satu institusi pendidikan vokasi yang selama ini telah berkontribusi dalam upaya untuk peningkatkan tenaga kerja Indonesia. Untuk itu, Kemnaker mendukung LP3I untuk meningkatkan percepatan kualitas SDM Indonesia menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).
"Keadaan ini mendorong pemerintah untuk mengenjot pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dalam rangka kebutuhan akses kepada mereka- mereka yang lulusan SD dan SMP untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi agar bisa bekerja di industri atau masuk di industri dalam menghadapi persaingan bebas ini," kata Hanif.
Dia menjelaskan, terkait kesiapan tenaga kerja Indonesia saat ini, siap atau tidak siap harus siap. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja untuk memastikan SDM Indonesia siap dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja saat ini.
Sementara itu, Presiden Director LP3I, Adriza mengatakan, pelaksanaan rakernas LP3I untuk memperkuat dan meningkatkan standar pendidikan LP3I setiap tahunnya. Saat ini dalam era MEA yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil dan penuh kompetensi tentunya LP3I siap dalam bersiang menghadapi MEA.
Dia menuturkan, LP3I siap mencetak SDM yang memiliki keterampilan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Pada rakernas ini kami menekankan pada revitalisasi pendidikan LP3I menjadi pendidikan yang berkualitas dan vokasi yang memiliki kompetensi," ujar dia.
Dia menuturkan, kelemahan Indonesia adalah menciptakan SDM yang yang lemah akan kompetensi. Untuk mengatasi masalah ini maka dibutuhkan suatu terobosan guna meningkatkan mutu, yakni dengan menjalin kerja sama. Salah satunya dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang setahun lalu telah diresmikan Presiden dan juga menjalin kerja sama dengan badan sertifikasi internasional tentang kompetensi tenaga kerja Indonesia.
"Ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menyalurkan SDM kami sehingga siap pakai baik di Indonesia maupun di luar negeri," ujar dia.
Selanjutnya, dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berdaya saing, LP3I menerapkan sistem magang selama satu tahun pada industri. Selain itu, kurikulum LP3I disesuaikan dengan kebutuhan pasar, sehingga 90 persen lulusan LP3I langsung terserap industri.
Dia mengatakan, sebelumnya LP3I memiliki banyak program studi (Prodi), namun, setelah melihat kebutuhan dunia pasar, maka hanya fokus pada empat prodi meliputi, admisnitrasi bisnis, menajemn infomatika, akuntansi, dan hubungan masyarakat.
Maria Fatima Bona/PCN
BeritaSatu.com
0 komentar:
Posting Komentar